Stroke menjadi penyebab kematian tertinggi di wilayah perkotaan. Jumlahnya mencapai 15,9 persen dari proporsi penyebab kematian di Indonesia. Sedangkan tuberkulosis menjadi penyebab kematian tertinggi di perdesaan dengan proporsi 12,3 persen, disusul stroke di peringkat dua dengan proporsi 11,5 persen.Itu data dari hasil Riset Kesehatan Dasar 2007. "Data akurat yang kita miliki ini adalah sesuatu yang mewah. Biaya risetnya Rp 120 miliar. Untuk bupati dan wali kota bisa mendapatkan Data Riset Kesehatan Dasar ini secara gratis, sehingga bisa membuat program yang lebih menukik demi kesehatan masyarakat," kata Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari dalam Simposium Nasional IV Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan di Jakarta, Selasa (2/12).
Stroke menjadi penyebab kematian tertinggi karena penyakit tersebut terkait erat dengan gaya hidup seseorang, seperti pola makan dan kebiasaan berolahraga.
Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007 dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Depkes dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama pada awal Agustus 2007 sampai dengan Januari 2008 di 28 provinsi. Tahap kedua pada Agustus-September 2008 di lima provinsi: Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.
Balitbangkes mengerahkan 5.619 enumerator, 502 peneliti Balitbangkes, 186 dosen Politeknis Kesehatan_, jajaran Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Laboratorium Kesehatan Darah, Rumah Sakit dan Perguruan Tinggi.
Data dasar kesehatan dihimpun dari 33 provinsi dan 440 kabupaten/kota. Untuk biomedis, berhasil dihimpun 36.357 spesimen dari sampel anggota rumah tangga usia satu tahun ke atas yang berasal dari 540 blok sensus perkotaan di 270 kabupaten/kota terpilih.
Riskesdas 2 007 ini berhasil mengumpulkan sebanyak 258.366 sampel rumah tangga dan 987.205 sampel anggota rumah tangga untuk pengukuran berbagai variabel kesehatan masyarakat, papar Kepala Balitbangkes Depkes Triono Sundoro.
Riskesdas menghasilkan berbagai data penting masalah kesehatan, misalnya prevalensi gizi buruk yang berada di atas rata-rata nasional (5,4 persen) ditemukan di 21 provinsi (216 kabupaten/kota). Sedangkan berdasarkan gabungan hasil pengukuran gizi buruk dan gizi kurang Riskesdas 2007 menunjukkan, sebanyak 19 provinsi mempunyai prevalensi gizi buruk dan gizi kurang di atas prevalensi nasional (18,4 persen).
19 provinsi tersebut, yakni Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Ka limantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua.
Sumber : Kompas
